Kakanwil Ditjenpas Kaltim Dan Wali Kota Samarinda Audiensi Dengan Menteri Imipas Fokus Atasi Overcrowding Lapas

Jakarta - Upaya mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas hunian (overcrowding) terus dilakukan secara serius oleh jajaran pemasyarakatan bersama pemerintah daerah. Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Balikpapan turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Bapak Endang Lintang Hardiman, dan Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun,  dalam agenda audiensi bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Bapak Agus Andrianto, yang berlangsung di Jakarta. Jumat (23/01/2026)

 

Baca juga: Mendagri dan Menkeu Kompak Kawal TKD, Fokus pada Tata Kelola Keuangan Daerah

Audiensi tersebut secara khusus membahas pematangan rencana relokasi Lapas Kelas IIA Samarinda sebagai solusi strategis dalam mengatasi kondisi overcrowding yang selama ini menjadi tantangan, sekaligus mendukung penataan tata ruang Kota Samarinda yang lebih representatif dan berkelanjutan.

Baca juga: Steve Forbes Puji Keberanian dan Ketegasan Pidato Prabowo di PBB

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Samarinda menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kota Samarinda untuk menyediakan lahan baru yang lebih luas, layak, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan fasilitas pemasyarakatan modern. Komitmen tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan pemasyarakatan yang aman, dan tertib.

 

Baca juga: KI DKI Kejar Tuntas Verifikasi Keterbukaan Informasi Publik 2025

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Agus Andrianto, menyambut baik rencana relokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemindahan lokasi Lapas harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan, memperkuat sistem keamanan, serta mengoptimalkan program pembinaan bagi warga binaan agar sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan tujuan sistem pemasyarakatan.

Baca juga: Prabowo Ungkap Strategi Ekonomi 8% Lewat Makan Bergizi dan Investasi

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Pemerintah Kota Samarinda akan segera melakukan koordinasi teknis terkait mekanisme hibah lahan serta penyusunan administrasi pembangunan. Sinergi antara instansi vertikal dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mempercepat proses realisasi pembangunan Lapas baru demi terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang lebih prima di Kalimantan Timur.

#Pemasyarakatan #Kemenimipas #DitjenPAS #Guardandguide

Baca juga: Status Bulog Dikaji Ulang, Dari Perum Menjadi Setara Kementerian?