Polresta Balikpapan Ungkap Korupsi Rp 1,5 Miliar di Asrama Haji

BALIKPAPAN - Polresta Balikpapan berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1.509.018.931, 84. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras Unit II Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Balikpapan.

Menurut Kanit II Tipidkor, IPTU Dafid, SH, mewakili Kapolresta dan Kasat Reskrim Polresta Balikpapan, dua laporan polisi berhasil dituntaskan dengan penetapan dua tersangka berinisial HM dan SW. Keduanya merupakan warga Balikpapan yang berstatus menikah.

Baca juga: KPK Dalami Perencanaan Lahan Tol Trans Sumatera, Jejak Bintang Perbowo Terus Diusut

Penyidikan mendalam mengungkap bahwa kedua tersangka, bersama seorang rekan mereka, diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam proses perizinan saat menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tindakan ini menyebabkan penyimpangan dalam realisasi dana hibah yang seharusnya disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan pada periode 2022-2023.

Sebuah audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Kaltim mengonfirmasi adanya kerugian negara sebesar lebih dari Rp 1, 5 miliar. Kerugian ini berasal dari pekerjaan peningkatan struktur jalan serta pengadaan dan pemasangan bedlift di lingkungan UPT Asrama Haji.

Baca juga: Kejari Singkawang Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos APBD 2022-2023

Polisi telah berhasil mengamankan barang bukti yang nilainya setara dengan total kerugian negara tersebut. Barang bukti ini akan digunakan sebagai dasar proses hukum lebih lanjut.

Para tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang juga diperkuat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman bagi mereka sangat serius, meliputi pidana penjara seumur hidup atau kurungan penjara mulai dari 1 hingga 20 tahun, serta denda mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar.

Baca juga: KPK Dalami Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, Saksi Kunci Diperiksa

Perkara ini kini telah dilimpahkan ke pengadilan dan sedang menunggu jadwal persidangan. Ini adalah momen penting bagi keadilan dan pengembalian aset negara.

Kasi Humas Polresta Balikpapan, Ipda Sangidun, menyampaikan apresiasi mendalam atas peran serta masyarakat. Ia menekankan bahwa laporan dan informasi dari masyarakat sangat krusial dalam keberhasilan penyelamatan kerugian negara ini. (PERS) 

Baca juga: Praperadilan Nadiem Makarim Ditolak!